SUMBARSATU.COM – Jakarta – Chief Representative at Martingale Inc (ThorCon Power) Bob Soelaiman Effendi menyatakan perlu pembatasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT PLN dalam mengelola listrik.

Sebab menurut Bob, PT PLN adalah institusi Negara yang ditugaskan untuk mengelola listrik dalam perspektif bisnis dan harus mencari keuntungan.

\”Saran saya, khusus listrik untuk rakyat dikelola oleh badan layanan umum (BLU) saja,\” kata Bob, di Media Center DPR RI, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (27/4/2017).

Kalau semua listrik pengelolaannya diserahkan kepada PT PLN lanjut, selama itu listrik akan dipandangnya sebagai komoditi.

\”Padahal konstitusi menegaskan bahwa listrik itu sama dengan jalan sebagai infrastruktur pendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi rakyat. Kalau listrik dan jalan tidak ada, sama artinya Negara juga tidak ada. Ini terjadi karena PT PLN selalu memahami energi listrik untuk rakyat hanya sebagai komoditi saja,\” tegas dia.

Dia jelaskan, penerangan listrik sesungguhnya hak bagi setiap warga negara, bukan komoditi. Karena itu, harganya juga harus murah. Kalau harga listrik tidak murah maka tidak bisa mendorong kesejahteraan dan ekonomi rakyat.

\”Faktanya, listrik yang dikelola oleh PT PLN tergolong mahal karena masyarakat harus membayar harga listrik di atas 10 persen dari gross domestic product (GDP). Itu terlalu mahal. Idealnya 4 persen dari GDP,\” ungkapnya.

Beda halnya kalau listrik dipahami sebagai infrastruktur lanjut dia, maka harus diurus oleh badan layanan umum (BLU), jangan dikelola oleh institusi bisnis seperti PT PLN.

Karena itu, Bob menyarankan agar PT PLN lebih fokus kepada aspek distribusi dan transmisi listrik. Pembangunan pembangkit listrik ujarnya, serahkan kepada swasta.

\”Dorong PT PLN bertanggungjawab penuh terhadap distribusi dan transmisi. Pembangunan pembangkit listrik serahkan ke swasta. Sekarang 60 persen pembangkit diusai oleh PT PLN, ke depan cukup di angka 15 hingga 30 persen saja,\” pungkasnya. (BAL)